Bakesbangpol Jatim Gelar Pemantapan Pembauran Kebangsaan. Dosen Komunikasi : Banyak Wartawan Press Realese Kurang Investigasi


Mojokerto |  Hampir 97% banyak menggunakan internet. Celakanya bagi pengguna internet,  Celakanya tidak semua sosmed tidak berisi hal yang benar. Karena kalau hal - hal yang benar digunakan oleh pengguna internet maka tidak ada yang kontra.

Demikian hal itu diungkapkan Dr. Zainal Abidin Achmad, selaku dosen Komunikasi di UPN Surabaya, saat mengisi kegiatan yang diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan yang dihelat Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, yang dipusatkan di Hotel Grand Whiz Trawas Mojokerto dengan mengambil tema Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Jawa Timur, pada Rabu (7/4/2021). 

Diungkapkan Zainal, pemerintah mengeluarkan kebijakan namun kebijakan itu berbeda - beda dari Sabang sampai Merauke. Terutama soal isu vaksin tidak ada yang sama. Dikatakan Zainal selaku Dosen Komunikasi melihat hanya menerjemahkan vaksin karena ada bahasa yang menurut anggapannya ada mikro chiefnya.

Peran media kata Dosen Komunikasi UPN, semuanya bisa terangkat yang awalnya tidak terangkat sekarang bisa terakses lebih cepat dengan media sosial tersebut. Namun baginya bisa menjadi ancaman besar bila pemerintah tidak memberikan pedidikan kepada masysrakat.

"Internet harus diwaspadai di masyarakat karena berbahaya karena setiap ada interney semakin banyak orsnh yang ingin tahu," katanya. 

Lebih lanjut diumgkapkan Zainal, informasi apapun bisa dicari dengan internet baik soal sifua porno maupun cara membuat teror. Semuanya ada disitu nanun yang perlu diwaspsdai adakah ideologi intermet.

"Berkembangnya pemikiran neo liberal, pertumbuhan lapangannkerja baru seperti youtuber, selegram dan lain lain," jelasnya. 

Namun yang penting bagi dia, kebebasan berpikir,  masyarakat memiliki keyakinan, punya hak berbicara dan berkumpul serta berserikat. Namun dalam fakta di lapangan terjadi tarik menarik intepretasi hukum,  hate speech vs freedom of speech.

Yang pasti menurutnya menjadi tantangan bagi media, demokrasi harus menumbuhsuburkan budaya kewarganegaraan (culture of citizenship). Semestinya individu katanya harus punya tanggung jawab berpartisipasi dalam proses politik mengendalikan hak komunikasinya. 

"Disamping berhak untuk tetap mendapat informasi bukan berarti aekedar menuntut kebebasannya," pungkasnya. 

Lain hal soal peran media di era new normal, peran pasar dan negara pada media menciptakan budaya. Sistem dan steruktur kepemilikan medianya mengendalikan dan menciptakan pemahaman seragam. Celakanya publik mudah percaya karena tidak ada media alternatif. 

"Sekarang banyak wartawan press realese bukan wartawan investigasi sampai wartawan asing bingung melihat wartawan Indonesia. Paling hanya media tempo yang dikenal kencang investigasinya," imbuhnya.

Reporter : Dedy Mulyadi

0 komentar:

Posting Komentar